Selasa, 01 Oktober 2024

INITENTANG.COM - Pemilihan Gubernur Papua Barat 2024 menghadirkan dinamika baru dalam upaya memajukan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. 
Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani menjadi satu-satunya pasangan yang mengikuti kontestasi politik ini. Mereka tampil dengan visi yang ambisius: “Terwujudnya Provinsi Papua Barat yang Aman, Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Pasangan ini tidak hanya dikenal sebagai pemimpin berpengalaman, tetapi juga sebagai tokoh yang memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat Papua Barat. 
Mengingat latar belakang panjang mereka dalam pemerintahan dan politik, harapan masyarakat terhadap pasangan ini sangat tinggi. 

Dominggus Mandacan bukanlah nama baru di kancah politik Papua Barat. Lahir pada 16 Oktober 1959, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai pemimpin. 
Sebelum menjadi Gubernur Papua Barat pada periode 2017-2022, ia pernah menjabat sebagai Bupati Manokwari selama dua periode, dari 2000 hingga 2010, serta Pejabat Bupati Pegunungan Arfak dari 2013 hingga 2015. 

Pengalamannya yang luas dalam pemerintahan menjadi modal utama untuk melanjutkan pembangunan di Papua Barat.

Di bawah kepemimpinannya, Papua Barat mengalami sejumlah perkembangan signifikan, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pendidikan. 

Komitmennya untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat identitas budaya Papua Barat juga tercermin dalam misi yang ia usung untuk Pilkada 2024.
Mohammad Lakotani, yang akan mendampingi Dominggus Mandacan sebagai calon Wakil Gubernur, juga memiliki latar belakang yang solid dalam pemerintahan. 
Lahir di Kaimana, Lakotani pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022. 

Sebelumnya, ia aktif dalam berbagai posisi strategis, seperti Kepala Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Papua Barat dan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat.

Lakotani dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan kehidupan sosial dan religius di Papua Barat. Di antaranya, ia aktif sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Barat dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sejak 2021. 

Kiprahnya dalam mengembangkan sumber daya manusia dan memperjuangkan keadilan sosial membuatnya menjadi figur yang disegani di Papua Barat.

Meskipun melawan kotak kosong, keduanya tidak meremehkan pesta politik ini. Sebab selain menawarkan visi yang menyeluruh, tetapi juga mengusung misi yang mencakup berbagai aspek penting untuk pembangunan daerah ini.

Visi mereka tentang Papua Barat yang "Aman, Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan" mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. 

Keamanan menjadi fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah, terutama dalam konteks keberagaman masyarakat Papua Barat. 

Dalam hal ini, toleransi dan religiusitas menjadi nilai-nilai utama yang diusung pasangan ini, sesuai dengan misi pertama mereka yang ingin menjadikan Papua Barat sebagai pusat peradaban yang religius dan toleran.

Salah satu misi utama pasangan ini adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) putra-putri Papua agar berdaya saing global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Mandacan dan Lakotani percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan Papua Barat terletak pada pengembangan SDM yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. 
Ini merupakan landasan yang kuat untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi di masa mendatang.

Dalam misinya, mereka juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan. 

Pengembangan kawasan perkotaan, terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota lain, menjadi prioritas agar Papua Barat tidak tertinggal dalam hal pembangunan fisik. Hal ini juga sejalan dengan komitmen mereka untuk mengelola lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan infrastruktur, pasangan ini juga berkomitmen untuk mengembangkan perekonomian lokal yang mandiri dan produktif. 

Mereka ingin memanfaatkan potensi unggulan lokal dan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat Papua Barat. 

Tidak hanya itu, misi mereka untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata menjadi inti dari kebijakan yang mereka tawarkan.

Kalau menurut saya, visi dan misi yang mereka tawarkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting seperti toleransi, demokrasi, dan keberlanjutan lingkungan. 

Dalam konteks politik di Provinsi Papua Barat yang kompleks, pasangan ini bertekad untuk membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan partisipatif, dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua Barat.

Dengan dukungan dari Partai NasDem, Golkar, Demokrat, dan beberapa partai lainnya, pasangan ini diharapkan dapat meraih kesuksesan dalam Pilkada 2024. 

Jika terpilih, Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani akan menghadapi tugas besar untuk membawa Papua Barat yang Aman, Unggul dan Sejahtera.

Kalau menurut kamu bagaimana?


Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, Membangun Papua Barat yang Aman, Unggul, dan Berkelanjutan

Sabtu, 14 September 2024

INITENTANG.COM - Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra telah secara resmi mengusung John Wempi Wetipo dan Ausilius You sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah untuk Pilkada Serentak 2024. 

Duet ini mencerminkan kombinasi ideal antara pengalaman birokrasi, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap tanah Papua, menjadikan mereka layak untuk memimpin provinsi baru tersebut menuju masa depan yang lebih gemilang.

John Wempi Wetipo bukanlah nama asing di Tanah Papua. Dengan pengalaman panjang di dunia pemerintahan, termasuk dua kali menjabat sebagai Bupati Jayawijaya dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi Papua Tengah. 

Ia telah teruji dalam mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru, serta berperan besar dalam pembangunan infrastruktur Papua selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kombinasi pengalaman ini menjadikan mereka sebagai figur yang kredibel dan tangguh untuk memimpin Papua Tengah, provinsi yang baru dibentuk di tengah Tanah Papua.

Sementara itu, Ausilius You, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Harian dan Penjabat Bupati Mimika, membawa latar belakang politik yang solid serta pengalaman dalam birokrasi. 

Sebagai politisi yang memiliki akar kuat di tanah Papua, Ausilius memiliki visi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah. 

Kedua tokoh dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi ini adalah pasangan ideal untuk membawa Papua Tengah menjadi provinsi yang maju ke arah yang lebih baik.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Papua Tengah adalah konflik sosial yang berlarut-larut. 

John Wempi Wetipo dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik di daerah tersebut. 

Wempi menegaskan bahwa dirinya dan Ausilius siap membawa stabilitas dan perdamaian di Papua Tengah. 

Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas keamanan adalah fondasi utama untuk memajukan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Dengan latar belakang hukum dan birokrasi yang dimiliki Wetipo, serta pengalaman You sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat lokal, mereka memiliki kapasitas untuk memimpin inisiatif penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan.

Meski hanya didukung oleh tiga partai politik yakni Gerindra, PKS, dan Gelora. Pasangan ini telah menunjukkan bahwa dukungan masyarakat jauh lebih penting daripada banyaknya koalisi. 

Ini bukan sekadar bentuk dukungan politik, tetapi juga simbol keberagaman dan kesatuan masyarakat Papua Tengah yang ingin perubahan.

Komitmen pasangan ini untuk memulai sesuatu yang baru bersama masyarakat menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. 

Wetipo dan You tidak hanya menawarkan visi perubahan, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat melalui pendekatan budaya, seperti pesta bakar batu dan deklarasi damai.

Wetipo dan You tidak hanya berkomitmen untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Mereka telah merumuskan rencana untuk meningkatkan keamanan, membangun infrastruktur, dan memastikan akses kesehatan yang layak. Pembangunan ekonomi yang terbuka, yang melibatkan masyarakat lokal, juga menjadi fokus utama pasangan ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Wempi, bahwa “kesejahteraan bisa diatur dan kesehatan masyarakat bisa terbangun dengan baik.” Ini adalah janji yang kuat, didukung oleh pengalaman mereka dalam memimpin berbagai wilayah di Papua, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

Kalau menurut saya, dengan melihat pengalaman, komitmen, dan visi yang ditawarkan, John Wempi Wetipo dan Ausilius You adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Papua Tengah. 

Mereka tidak hanya memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai, tetapi juga dukungan kuat dari masyarakat lokal yang menginginkan perubahan. 

Pasangan ini membawa harapan baru bagi Papua Tengah, sebuah provinsi yang membutuhkan pemimpin yang juga memahami dan merasakan denyut nadi masyarakatnya.

Dengan dukungan masyarakat dan kepercayaan dari partai pengusung, Wetipo dan You berada di jalur yang sesuai untuk membawa Papua Tengah menuju masa depan yang lebih damai, sejahtera, dan adil. 

Kini saatnya masyarakat Papua Tengah bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada pasangan yang layak ini. Kalau menurut kamu bagaimana?


Wempi Wetipo dan Ausilius You Jadi Duet Ideal untuk Memimpin Papua Tengah

Rabu, 04 September 2024

INITENTANG.COM - Papua Tengah, merupakan provinsi yang baru terbentuk di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah terdepan di Indonesia. 

Namun, untuk mencapai itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga pengalaman dan komitmen yang kuat. 

Willem Wandik dan Dr Aloysius Giyai sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, adalah sosok yang layak untuk memimpin provinsi ini menuju masa depan yang lebih baik.

Willem Wandik bukanlah sosok baru di dunia pemerintahan. Selama 10 tahun, ia memimpin Kabupaten Puncak, daerah yang sebelumnya terisolasi dan tertinggal. 

Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Puncak mengalami transformasi signifikan, dari daerah yang terbelakang menjadi wilayah yang mulai berkembang. 

Pengalaman ini menjadi modal utama bagi Wandik dalam memimpin Papua Tengah. Ia tidak hanya memahami tantangan di daerah terpencil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi peluang.

Di sisi lain, Aloysius Giyai adalah seorang birokrat berpengalaman di bidang kesehatan. 

Komitmennya terhadap kesehatan masyarakat Papua telah terbukti selama bertahun-tahun, terutama melalui program Kartu Papua Sehat. Program ini, yang dirancang untuk memberikan akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga Papua, menjadi salah satu prioritas utama Giyai jika terpilih sebagai pemimpin di Papua Tengah. 

Dengan revitalisasi program ini, ia bertekad memastikan setiap warga Papua Tengah, terutama di daerah-daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Papua Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi wisata yang besar. 

Kedua pria bersahaja ini memiliki visi untuk memanfaatkan potensi ini demi kesejahteraan masyarakat. 

Mereka berencana membangun infrastruktur yang modern dan pelayanan publik yang optimal, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keduanya juga menekankan pentingnya pendekatan sosial budaya dalam proses pembangunan. Mereka berencana untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk suku-suku adat, dalam setiap tahap pembangunan. 

Sehingga pembangunan di Papua Tengah tidak hanya akan berfokus pada infrastruktur, tetapi juga akan menghargai dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Pada pilkada kali ini, Dukungan dari enam partai politik besar diantaranya Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Garuda, dan Perindo telah menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kepemimpinan Wandik dan Giyai. 

Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada rekam jejak keduanya, tetapi juga pada visi mereka untuk masa depan Papua Tengah.

Wandik dan Giyai juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama dan adat. 

Dukungan ini menjadi fondasi yang kuat bagi mereka untuk membangun pemerintahan yang kokoh dan efisien, yang mampu meletakkan dasar pembangunan jangka panjang di Papua Tengah.

Kalau menurut saya, Willem Wandik dan Aloysius Giyai bukan hanya pasangan calon yang menjanjikan, tetapi juga pemimpin yang memiliki pengalaman, visi, dan komitmen untuk membawa Papua Tengah menuju masa depan yang lebih baik. 

Dengan rekam jejak yang terbukti dan dukungan yang luas, mereka layak memimpin Papua Tengah dan membawa provinsi ini menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia. 

Sebab Pemilihan ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. Kalau menurut kamu bagaimana?




Willem Wandik dan Aloysius Giyai sebagai Pemimpin Visioner untuk Papua Tengah yang Maju

Minggu, 25 Agustus 2024

INITENTANG.COM - Pada Kamis, 4 Juli 2024, seorang TikToker bernama Juwita Mayang mengundang perhatian publik dengan pendapat kontroversialnya tentang pendatang di Jakarta. 

Melalui video yang diunggah di akun TikTok-nya, Juwita menyuarakan ketidaksukaannya terhadap pendatang yang semakin memadati kota besar negara ini. Dalam pandangannya, pendatang dianggap menjadi penyebab utama kepadatan yang tak terkendali di Jakarta.

Juwita, yang mengklaim sebagai orang asli Jakarta ini, merasa bahwa Jakarta sudah terlalu padat dan keberadaan pendatang hanya memperburuk keadaan. 

Ia menyatakan bahwa penduduk  Betawi sebagai suku asli Jakarta terlalu ramah dan terbiasa menerima pendatang dari berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. 

Juwita juga merasa bahwa sikap terbuka dan cuek penduduk asli ini berbeda dengan negara lain yang sering kali yang menunjukkan perlakuan berbeda terhadap imigran.

Pandangan Juwita tentang pendatang yang merantau di Jakarta membuka perdebatan yang sangat relevan di kalangan masyarakat. Beberapa netizen menyetujui pandangannya, mengungkapkan bahwa regulasi terhadap pendatang perlu diperketat untuk mengatasi masalah kepadatan. 

Mereka merasa bahwa pendatang yang terus berdatangan mengakibatkan berbagai masalah seperti kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup. Namun, banyak juga yang mengecam pernyataan Juwita, menuduhnya bersikap eksklusif, diskriminatif dan kurang menghargai semangat persatuan dan keberagaman yang menjadi landasan negara ini. 

Mereka berpendapat bahwa Jakarta sebagai kota terbesar di negara ini seharusnya menjadi tempat yang terbuka bagi semua warga negara, tanpa memandang asal usulnya.

Bicara tentang perbandingan antara perantau lokal di Indonesia dan imigran di luar negeri. Kasus yang terjadi di kawasan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Jakarta memperlihatkan tantangan serupa.

Baru-baru ini, Pemkot Jakarta Selatan menertibkan pengungsi yang mendirikan tenda di depan kantor UNHCR. 

Penertiban ini dilakukan karena kekhawatiran akan kondisi kumuh yang dapat membahayakan kesehatan dan mengganggu lalu lintas. Ini merupakan masalah yang dihadapi Jakarta, yang menjadi tujuan banyak perantau lokal dan juga pengungsi internasional.

Pengungsi dari berbagai negara Asia, Afrika dan Timur Tengah dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Irak, dan Myanmar itu datang ke Jakarta dengan harapan mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. 

Namun, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mencari solusi jangka panjang. Meskipun UNHCR berusaha membantu, kondisi pengungsi di Jakarta tetap memprihatinkan.

Kalau menurut saya, Pandangan Juwita Mayang yang membandingkan pendatang setara dengan pengungsi luar negeri menjadi wujud tantangan besar yang dihadapi kota-kota besar dalam menghadapi urbanisasi dan migrasi. 

Sikap ramah dan terbuka masyarakat Jakarta terhadap pendatang memang patut diapresiasi, tetapi juga membawa tantangan tersendiri yakni pengorbanan untuk memberikan ruang kepada mereka yang datang. 

Pemerintah sendiri perlu mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah kepadatan dan meningkatkan kualitas hidup warga tanpa mengorbankan nilai-nilai inklusivitas yang telah disepakati bersama semua pihak. 

Selain itu, semangat "Bhinneka Tunggal Ika" seharusnya tetap menjadi panduan dalam menghadapi masalah kepadatan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana?



Kontroversi Pendapat Juwita Mayang tentang Imigran dan Pendatang di Jakarta

Jumat, 23 Agustus 2024

INITENTANG.COM - Kabar duka menyelimuti Tanah Papua dengan wafatnya Pdt Tilas Mom, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi komunitas lintas agama dan masyarakat Papua yang telah merasakan sentuhan pelayanan dan dedikasi dia selama menjabat.

Pdt Tilas Mom menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Jayapura, setelah berjuang melawan sakit yang mendadak menyerang sejak 1 Juli 2024. 

Meski telah mendapatkan perawatan intensif, Tuhan berkehendak lain. 

Insiden sempat terjadi di rumah sakit akibat kesalahpahaman antara pihak keluarga dan rumah sakit, namun keluarga besar Pdt Mom segera menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.

Kepergian Pdt Tilas Mom tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga kenangan akan pemimpin yang penuh dedikasi. Dilantik pada 6 November 2021, Pdt Tilas Mom telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memimpin Gereja Kingmi dengan hati yang tulus. 

Dalam pidato perdananya, ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan dukungan dari semua pihak untuk memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin 600 ribu umat atau kurang lebih 20 persen dari total penduduk dari 7 provinsi di Tanah Papua

Selama masa kepemimpinannya, Pdt Tilas Mom dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan dan kedamaian di Papua. 

Saat dilantik, ia memberikan pernyataan sikap yang mencerminkan keberanian dan tekadnya untuk menghadirkan perubahan positif di tengah situasi konflik yang sering melanda Tanah Papua. 

Ia dengan tegasnya menolak diplomasi melalui kekerasan dan mendesak penyelesaian damai Tanah Papua melalui dialog yang setara dan tanpa prasangka. 

Gereja Kingmi di Tanah Papua, dengan 13 Koordinator Wilayah Kerja, 91 Klasis dan 933 Jemaat serta Pos Pekabaran Injil ini kehilangan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan membimbing dengan bijaksana. 

Tantangan besar yang dihadapi gereja dalam membangun fasilitas baru untuk menampung pertumbuhan jemaat yang tinggi adalah salah satu warisan yang harus diteruskan oleh penerus Pdt Tilas Mom. 

Dedikasinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Papua melalui pelayanan gereja patut diapresiasi dan diteruskan.

Kalau menurut saya, Kepergian Pdt Tilas Mom juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat. 

Ia juga pernah menyampaikan kepada jemaat bahwa pelayanan kemanusaan yang dipikulnya sangat berat, dan tidak mampu diangkat sendiri. Ia berharap pada umatnya sebagai kawan dan rekan yang ikut memikul bersama-sama. 

Semangat inilah yang perlu diteruskan dalam setiap langkah kehidupan kita, terutama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.

Selamat jalan, Pdt Tilas Mom. Jasamu akan selalu dikenang dan semangatmu akan terus hidup dalam hati umat Kingmi dan seluruh masyarakat Papua. Kalau menurut kamu bagaimana?



Wafatnya Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Pdt Tilas Mom

INITENTANG.COM - Pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  pada Rabu, 3 Juli 2024, menandai sebuah babak penting dalam penegakan kode etik dan integritas lembaga penyelenggara pemilu negeri ini. 

Keputusan ini bukan hanya tentang sanksi terhadap individu, tetapi juga menjadi simbol komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang krusial dalam menjaga nama baik demokrasi.

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial CAT, yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri di Den Haag, Belanda. 

Tuduhan serius mengenai pelanggaran kode etik dan tindakan asusila yang dilaporkan oleh CAT, dan diwakili oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta LBH APIK.

Mereka berfokus pada perlindungan hak dan martabat setiap individu dalam lingkungan kerja yang ditekan oleh atasan yang notabene berujung pada tindakan tidak terpuji.

Dalam proses penyelidikan dan persidangan, Hasyim Asy'ari membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya.  Namun, bukti dan kesaksian yang dihadirkan di hadapan DKPP menunjukkan sebaliknya. Hasyim menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memanfaatkan korban.

Kuasa Hukum korban Aristo Pangaribuan di Gedung DKPP pada Kamis, 18 April 2024 menyatakan perbuatan itu dilakukan kepada korban selaku anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa maupun saat korban melakukan kunjungan ke Indonesia. Dia mengatakan, ada upaya aktif dari Ketua KPU untuk merayu dan mendekati korban selama keduanya tidak bertemu dengan berbagai janji yang membuat korban tidak melawan.

DKPP menyatakan Hasyim terbukti melakukan pelecehan terhadap CAT, dan putusan untuk memberhentikan Hasyim menjadi sebuah langkah tegas dalam menegakkan keadilan dan melindungi korban.

Pemberhentian ini menyoroti beberapa poin penting yang perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Pertama, integritas dan moralitas seorang pejabat publik adalah hal yang tidak bisa ditawar. 

Ketika seorang pejabat tinggi seperti Ketua KPU terlibat dalam skandal etika, dampaknya tidak hanya pada individu tersebut tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya. 

KPU, sebagai penyelenggara pemilu, harus bebas dari segala bentuk pelanggaran etik dan kepentingan pribadi untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses demokratis.

Kedua, keputusan DKPP ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kode etik di Indonesia masih berjalan dengan baik. Ini menjadi pesan yang kuat bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di negara ini, terlepas dari posisi atau kekuasaan yang dimilikinya. 

Keputusan ini juga diharapkan menjadi preseden bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan, memastikan bahwa setiap pelanggaran etik ditangani dengan serius dan tegas.

Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya keberanian dan keteguhan hati dari para korban tindakan asusila untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. 

Dukungan dari lembaga hukum dan perhatian masyarakat sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban pelecehan dan pelanggaran etik.

Di sisi lain, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo juga menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan menegakkan putusan DKPP dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Hasyim Asy'ari dalam waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan.

Hasyim Asy'ari sendiri dalam pernyataannya, mengucapkan terima kasih kepada DKPP dan meminta maaf kepada semua pihak yang dia ru
gikan. 

Kalau menurut saya, Ini mungkin menjadi akhir dari karirnya di KPU. Tetapi lebih dari itu, ini menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara pemilu dan pejabat publik lainnya untuk selalu menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum dan etika ini. 

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari KPU adalah langkah penting menuju terciptanya lembaga yang lebih bersih, transparan, dan dipercaya oleh publik. 

Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa integritas dan keadilan selalu menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menurut kamu bagaimana?



Hasyim Asyari, Ketua KPU RI yang Menodai Integritas dan Etika

INITENTANG.COM - Ini tentang Mery papare diplomat perempuan muda pertama di Indonesia. Mery Helena Papare sebuah nama yang mungkin tak banyak dikenal luas di luar Papua apalagi di Indonesia.

Namun nama ini meninggalkan jejak luar biasa dalam sejarah peran Papua di NKRI putri sulung dari pahlawan nasional Silas Papare dan istrinya Regina Aibui ini telah menores sejarah dengan berbagai kipranya baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.

Mery adalah teladan bagi perempuan Papua dan Indonesia secara umum menunjukkan bahwa semangat dan dedikasi mampu membawa seseorang meraih pencapaian luar biasa.
 
Lahir di Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat pada 4 Mei 1939, Mery Helena tumbuh dari lingkungan yang penuh semangat perjuangan ayahnya Silas Papare dikenal sebagai pejuang gigih yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Tidak mengherankan semangat juang ini mengalir deras dalam darah Mery Helena mendorongnya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pilar utama dalam kehidupan Mary Helena ia memulai pendidikannya di sekolah Asrama Perempuan MVVS di Serui dan melanjutkannya di Jakarta. Selama di Jakarta, ia tidak hanya belajar di sekolah rakyat dan sekolah lanjutan tetapi juga menunjukkan prestasi luar biasa.

Pada tahun 1960, Mery Helena terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka mewakili DKI Jakarta di Istana Merdeka Puncak prestasinya ketika remaja adalah keterlibatannya dalam delegasi indonesia pada New York agreement di Amerika Serikat pada tahun 1962. 

Ia berperan sebagai representasi gadis Irian yang menunjukkan bahwa perempuan muda dari Papua memiliki suara yang penting dalam diplomasi internasional. 

Langkah ini bukan hanya membanggakan bagi dirinya tetapi juga membuka jalan bagi perempuan Papua lainnya untuk berani bermimpi besar tidak hanya berkontribusi di dalam negeri tetapi juga membawa nama Indonesia ke kancah internasional 

Pada tahun 1965, ia dipercayakan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Brussels, Belgia. Kepercayaan tinggi pemerintah Indonesia terhadap kapabilitasnya membuatnya dengan segera ditetapkan sebagai Konsul Jenderal RI di Brussels. 

Setelah kembali ke Indonesia, Merry Helena melanjutkan pengabdiannya di bidang penerangan dengan menjadi Kepala RRI Serui. Perannya di media ini penting untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat Papua.

Kemudian, ia bergabung sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Penerangan, menjalankan tugasnya di Serui dan Jayapura hingga tahun 1994. 
Di ranah politik, Merry Helena menunjukkan kemampuannya sebagai legislator yang mumpuni. 

Keterlibatannya dalam politik menjadi bukti bahwa perempuan Papua mampu berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia terpilih sebagai anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Yapen Waropen dari Golkar pada periode 1977-1982. Kemudian, ia menjabat sebagai anggota DPRD Tingkat I Irian Jaya selama dua periode, yakni 1982-1987 dan 1987-1992. 

Dedikasinya terhadap isu-isu perempuan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Merry Helena juga dikenal melalui keterlibatannya di kancah internasional sebagai anggota Delegasi Indonesia pada Kongres Wanita Sedunia di Nairobi, Kenya, pada tahun 1989. 

Kepergiannya pada 1 September 1996 di Jayapura meninggalkan duka mendalam bagi seluruh keluarga besar dan masyarakat Papua. namun warisan semangat juangnya tetap hidup. 

Mary Helena papare adalah bukti nyata bahwa perempuan Papua memiliki peran penting dan potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Ia menginspirasi generasi muda Papua terutama perempuan untuk berani bermimpi dan berjuang meraih tujuan mereka melalui pendidikan dan pengabdian tanpa batas.

Dari diplomat hingga legislator, kiprahnya selalu menjadi inspirasi bagi setiap perempuan yang berjuang untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat nusa dan bangsa. 






Merry Helena Papare, Wanita Papua Diplomat Muda Pertama di Indonesia

INITENTANG.COM - Peristiwa penembakan yang melukai Donald Trump pada Sabtu 13 Juli 2024 saat kampanye terbuka di Batler, Pennsylvania, telah menambah ketegangan dalam dunia politik Amerika Serikat yang sudah memanas. 

Kejadian ini tidak hanya mengguncang panggung politik nasional tetapi juga menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai kalangan.

Sebelum penembakan terjadi, suasana kampanye terlihat normal. Simpatisan Trump memenuhi area kampanye tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. 

Trump, dengan antusias, membacakan pidatonya yang saat itu membahas tentang jumlah penyeberangan wilayah. Namun, suasana berubah drastis ketika terdengar suara tembakan yang melukai pelipis kanan Trump. Refleksnya, Trump langsung menutupi pelipis kanannya yang berdarah.

Kejadian ini memicu kepanikan di antara para hadirin. Ajudan Trump segera naik ke podium, meminta Trump untuk menunduk dan turun dari panggung. Namun, suara tembakan kedua kembali terdengar, memaksa salah satu ajudan mencari sumber suara di kerumunan. 

Tak lama kemudian, laporan dari pasukan pengawal presiden mengatakan bahwa pelaku penembakan berhasil di netralisir di tempat kejadian.

Penembakan ini membuat simpatisan Trump merasa geram dan kesal. Setelah Trump berhasil dievakuasi, ia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. 

Pihak berwenang segera memantau lokasi dengan ketat. Helikopter dan petugas penegak hukum dikerahkan untuk mengamankan area tersebut guna melakukan olah kejadian perkara. 

Tim kampanye Trump menyatakan bahwa meskipun mengalami luka serius, presiden amerika ke 45 tersebut dalam kondisi baik. 

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa terlalu dini untuk memastikan apakah penembakan tersebut adalah upaya pembunuhan terhadap Trump. 

Biden mengakui bahwa ia memiliki opini pribadi, namun memilih untuk menunggu fakta yang lebih lengkap sebelum berkomentar lebih lanjut. 
Ia juga menyatakan keinginannya untuk segera berbicara dengan Trump.

Kalau menurut saya, peristiwa penembakan ini berpotensi memperburuk polarisasi politik yang sudah ada di Amerika Serikat. 

Trump, yang dikenal dengan retorika keras dan kontroversial, telah menjadi sosok yang sangat polarizing. Penembakan ini bisa memperkuat dukungan dari simpatisannya yang melihat Trump sebagai sosok yang harus dilindungi dari serangan musuh-musuh politiknya.

Sebaliknya, pihak oposisi mungkin melihat kejadian ini sebagai bukti dari bahaya yang muncul dari retorika keras dan memecah belah. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini akan mempengaruhi dinamika kampanye politik ke depan, baik dari segi keamanan maupun strategi kampanye.

Penembakan yang melukai Donald Trump adalah peristiwa yang mengejutkan dan menambah ketegangan dalam dunia politik Amerika Serikat. 
Dengan reaksi yang beragam dari berbagai pihak, kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi politik saat ini. 

Sementara investigasi lebih dalam berjalan, publik dan politisi di negara tersebut harus sama-sama menunggu fakta lebih lanjut untuk memahami sepenuhnya motif dari peristiwa ini. 

Dan di tengah situasi yang semakin memanas, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan rasional dalam menyikapi kejadian ini. Kalau menurut kamu bagaimana? 



Penembakan Calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

INITENTANG.COM - Kasus meninggalnya Afif Maulana, remaja asal Kota Padang, Sumatera Barat yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Sungai Kuranji pada 9 Juni 2024, telah menimbulkan gelombang protes dan pertanyaan di masyarakat. 

Terlebih lagi, dugaan bahwa kematian ini disebabkan oleh siksaan oknum anggota Polri membuat kasus ini semakin panas dan kontroversial. Seiring dengan beredarnya informasi tentang kematian Afif, pihak Polda Sumbar merasa citra institusi kepolisian tercoreng. 

Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, menyatakan akan mencari dan memeriksa orang yang pertama kali memviralkan kematian Afif Maulana di dunia maya. 

Langkah ini, menurut Suharyono, bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Namun, pernyataan tersebut mendapat respons cepat dari media nasional Tempo. 

Melalui editorial yang diterbitkan pada Hari Bhayangkara, 1 Juli 2024, Tempo mengakui bahwa merekalah yang pertama kali memviralkan kasus ini. 

Editorial ini juga diunggah di akun media sosial mereka. Tempo menyatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya memanfaatkan informasi yang beredar untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini, bukan malah mencari dan menyalahkan penyebar informasi.

Tempo menilai bahwa upaya polisi dalam mencari orang yang pertama kali memviralkan kasus ini adalah tindakan yang keliru. 

Mereka berpendapat bahwa fenomena "no viral, no justice" seharusnya menjadi pembelajaran bagi kepolisian untuk lebih responsif terhadap informasi yang viral, bukan malah mengalihkan fokus dengan mencari penyebar informasi.

Di sisi lain, Polda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyatakan bahwa editorial Tempo adalah hak media tersebut dan pihaknya akan menampung segala masukan yang diberikan. 

Namun, Dwi juga menegaskan bahwa fokus utama Polda Sumbar saat ini adalah menyelesaikan penyelidikan kasus kematian Afif Maulana sebelum melanjutkan penyelidikan terhadap penyebar informasi di media sosial.

Kalau menurut saya, pertarungan antara Tempo dan Polda Sumbar dalam kasus ini menampilkan dinamika yang kompleks antara media dan institusi publik di negeri ini . 

Namun, yang seharusnya menjadi fokus utama dari semua pihak, terutama kepolisian adalah mengungkapkan kebenaran dan memastikan adanya keadilan bagi Afif Maulana dan keluarganya. Bukannya terlena dengan adu argumen mencari kesalahan yang tidak perlu diperdebatkan. 

Penyelidikan yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi ini adalah sebuah keharusan. Jika ada bukti bahwa kematian Afif disebabkan oleh tindakan kekerasan dari oknum polisi, maka pelaku tersebut harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau menurut kamu bagaimana? 




Tempo versus Polisi dalam Mengungkap Kebenaran di Balik Kasus Afif Maulana

INITENTANG.COM - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri James Marape baru saja menyelesaikan pertemuan yang sukses pada Senin, 15 Juli 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ada beberapa Kesepakatan yang menjadi titik penting dalam hubungan bilateral mereka. Diantaranya memperdalam kerja sama di berbagai bidang melalui penandatanganan empat Nota Kesepahaman. 

James Marape, dalam pidatonya di Istana Kepresidenan Bogor, menyatakan bahwa sejak dialog ini dimulai pada tahun 2022, hubungan PNG-Indonesia telah meningkat pesat. 

Tidak lagi terbatas pada isu-isu perbatasan, kini kedua negara fokus pada bisnis, perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pertukaran budaya yang kuat.

Empat MoU yang ditandatangani mencakup pergerakan lintas batas untuk bus dan angkutan komersial, transportasi barang lintas batas dengan kendaraan bermotor, serta kesehatan dan pendidikan. 

Semua ini menjadi wujud komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan mereka dan memfasilitasi kemudahan akses serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Joko Widodo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan PNG, terutama dalam bidang pertahanan, energi, dan perdagangan. 
Dia menekankan pentingnya perjanjian kerja sama pertahanan dan pelaksanaan forum bisnis bersama guna meningkatkan kesadaran akan potensi besar yang dimiliki dalam hubungan antar negara ini.

Presiden juga menyoroti kelanjutan pembahasan perjanjian perdagangan preferensial, yang akan sangat penting untuk meningkatkan perdagangan.
Dengan populasi Indonesia yang besar dan permintaan yang tinggi untuk berbagai komoditas, pasar Indonesia menjadi target yang menarik bagi produk-produk lokal milik PNG. Sebaliknya, produk Indonesia juga dapat menjangkau pasar yang antusias di PNG.

Yang tidak kalah penting, adalah pembaruan perjanjian kerja sama kesehatan dan penandatanganan kerja sama pendidikan antara kedua negara sebagai langkah strategis untuk mempererat kolaborasi di sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. 

Kedua menteri Kesehatan juga menandatangani MoU di bidang kesehatan, yang akan mengatur kesejahteraan umum dan perawatan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.

Pencapaian konkrit lainnya dari pertemuan ini adalah dimulainya pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw-Wutung di Kota Jayapura ke Provinsi Sandaun. 

Pembangunan ini adalah langkah maju yang signifikan dalam memastikan bahwa daerah-daerah di PNG yang berbatasan dengan Indonesia mendapatkan akses ke listrik, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan strategis Indonesia TImur itu. 

Perdana Menteri Marape juga mengapresiasi bantuan Indonesia dalam pembangunan di perbatasan PNG, terutama listrik untuk Wutung. Ia menyatakan akan menantikan kerja sama lebih lanjut dalam pemanfaatan potensi tenaga air dan geotermal di PNG.

Kerja sama ini juga memperlihatkan solidaritas kedua negara dalam menghadapi krisis. Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap masyarakat Papua Nugini yang terkena dampak bencana tanah longsor di ilayah Pegunungan PNG, dengan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk meringankan beban warga. 

Marape sendiri menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai bantuan yang diberikan dan menyebut bahwa rasa persaudaraan dan solidaritas Indonesia menjadi alasan untuk membantu Papua Nugini meskipun saat ini negara-negara di seluruh dunia dalam keadaan ekonomi yang sulit. 

Kalau menurut saya, kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih lanjut. Dengan memperkuat sinergi di berbagai bidang, kedua negara dapat menciptakan peluang baru yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Semoga kesepakatan-kesepakatan ini dapat terus memperkuat hubungan bilateral dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat di kedua negara. Sebab kolaborasi yang erat dengan landasan kuat yang telah dibangun, adalah modal yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih cerah. 

Kita semua berharap bahwa kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan Indonesia dan PNG tetapi juga memberikan contoh bagi negara-negara lain tentang pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kalau menurut kamu bagaimana? 



Sinergi Indonesia dan Papua Nugini, Jokowi dan Marape Jalin Kerjasama

INITENTANG.COM - Konser band asal Kepulauan Solomon, Doorman's Project (DMP), yang sedianya akan digelar pada Minggu, 7 Juli 2024, di Stadion Bawela, Sorong, Papua Barat Daya, akhirnya ditunda. 

Keputusan ini mengecewakan banyak penggemar setia DMP di Papua, tetapi beberapa alasan penting di balik penundaan ini perlu dipahami. Salah satu faktor utama adalah penolakan dari masyarakat adat setempat. Warga bermarga Gelek Bawela menyegel pintu masuk Stadion Bawela menggunakan bambu dan kain merah. 

Penutupan ini merupakan bentuk penolakan keras masyarakat lokal terhadap acara yang direncanakan berlangsung di lokasi tersebut. Masyarakat adat ini menolak adanya acara yang melibatkan banyak orang dan dikhawatirkan berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial mereka.

Selain penolakan masyarakat adat, konser DMP belum mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Happy Perdana Yudianto, menyatakan bahwa Polresta Sorong Kota belum menerima surat izin dari Mabes Polri untuk menggelar konser yang melibatkan warga negara asing. 

Padahal, izin ini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara, terutama ketika melibatkan artis internasional seperti DMP.
Panitia penyelenggara konser telah mengajukan permohonan pengamanan kepada Polresta Sorong Kota pada 4 Juli 2024. Namun, permohonan ini belum disetujui karena kurangnya izin dari Mabes Polri. 

Dalam situasi seperti ini, Kapolresta Sorong Kota mengimbau panitia untuk tidak melaksanakan konser sampai izin resmi diterbitkan. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

Aksi protes yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Bola Sorong dengan merusak tenda panitia konser pada 4 Juli 2024 juga menjadi pertimbangan terkait acara ini. 

DMP, melalui media sosial mereka juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar dan menjelaskan bahwa acara harus ditunda. 
Mereka berjanji untuk segera mengumumkan tanggal baru untuk konser di Sorong. 

Dalam pernyataan tersebut, DMP menghormati keputusan pemerintah setempat dan menekankan solidaritas mereka dengan komunitas dan masyarakat Papua Barat Daya.

Meskipun konser DMP di Sorong harus ditunda, para penggemar masih dapat berharap bahwa acara ini akan tetap berlangsung di kemudian hari dengan persiapan yang lebih baik. 

Panitia penyelenggara dan pihak berwenang diharapkan dapat bekerja sama untuk memenuhi semua persyaratan dan memastikan acara dapat digelar dengan lancar dan aman.

Sebagai band reggae yang sangat digemari di Papua, DMP diharapkan dapat segera kembali dan menghibur para penggemar dengan musik mereka. Dengan komunikasi yang lebih baik dan persiapan yang lebih matang, konser DMP di Sorong dan tempat lainnya di Indonesia ini dapat menjadi momen yang menggembirakan dan berkesan bagi semua penggemar.

Kalau menurut saya, Penundaan ini bukanlah akhir dari harapan, tetapi sebuah langkah untuk memastikan bahwa ketika konser akhirnya digelar, itu akan menjadi acara yang aman, menyenangkan, dan tak terlupakan bagi semua yang hadir. Kalau menurut kamu bagaimana?



Penolakan Konser Band asal Solomon, Doorman's Project (DMP) di Sorong

INITENTANG.COM - Bencana Alam di Gorontalo. Provinsi di utara Pulau Sulawesi ini kembali dilanda bencana alam yang menimpa ribuan warganya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mencatat, belasan ribu jiwa terdampak banjir yang melanda beberapa wilayah. 

Sebanyak 1.659 Kepala Keluarga atau 12.487 jiwa, terkena imbas dari bencana yang menggenangi enam dari sembilan kecamatan di Kota Gorontalo.

Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Gorontalo, Ferdi Adam, pada 12 Juli 2024, banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan banjir rob dari laut. 

Ia juga memperkirakan bahwa Gorontalo akan kembali dilanda hujan dalam beberapa hari ke depan, yang berpotensi memperparah kondisi banjir di wilayah tersebut. Kecamatan Dumbo Raya dan Kota Barat menjadi daerah yang paling terdampak dengan Banjir rob yang berasal dari laut. 

Sebagai respons, BPBD Gorontalo telah membuka dapur umum dan mendirikan posko pengungsian di beberapa titik, termasuk di Kantor, Rumah Dinas Wali Kota, serta sekolah-sekolah. Masyarakat juga berinisiatif mendirikan posko pengungsian di wilayah yang tidak terdampak banjir.

Selain itu, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan logistik yang cukup bagi para pengungsi. Banjir juga memaksa PLN memadamkan listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Upaya penyaluran air bersih, terutama air kemasan untuk konsumsi, terus dilakukan oleh pihak BPBD.

Tidak hanya banjir, bencana tanah longsor juga menambah derita warga Gorontalo. Pencarian korban tanah longsor di area tambang emas rakyat di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, terkendala cuaca buruk. 

Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Ida Bagus Ngurah Asrama, menjelaskan bahwa hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut menjadi kendala utama dalam proses pencarian. Jumlah korban tanah longsor yang sudah terdata berjumlah 190 orang, dengan 23 orang meninggal dunia, 144 selamat, dan 23 lainnya masih dalam pencarian. 

Cuaca buruk juga menghambat distribusi logistik dan operasi helikopter. Sehingga upaya pendistribusian logistik dan personel hanya menggunakan angkutan motor.

Kalau menurut saya, Bencana alam yang melanda Gorontalo ini mengingatkan kita pada pentingnya kesiapan dan respon cepat dalam menghadapi situasi darurat. 

Meskipun upaya penanggulangan bencana telah dilakukan dengan berbagai cara, tantangan cuaca dan medan yang sulit menjadi hambatan yang signifikan. Ke depan, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, BPBD, dan masyarakat untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan efektif dan proses evakuasi dapat berjalan lancar.

Bencana ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan. Semoga Gorontalo dapat segera pulih dari bencana ini dan warganya mendapatkan perlindungan yang lebih baik di masa depan. Kalau menurut kamu bagaimana?



Bencana Alam di Gorontalo Menimpa Ribuan Warganya

INITENTANG.COM - Peresmian Jembatan Pulau Balang oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Juli 2024 menandai langkah penting dalam upaya menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang melingkari Ibukota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. 

Jembatan ini tidak hanya memperkuat jalur logistik dan meningkatkan mobilitas, tetapi juga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ibukota baru.

Dengan panjang total 804 meter dan lebar 17,5 meter, Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan cable stayed terpanjang kedua di Indonesia setelah Jembatan Suramadu di Surabaya. Keberadaan jembatan ini akan memangkas biaya logistik dan transportasi, serta membuka peluang pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan permukiman baru. 

Presiden Jokowi berharap, ini akan menjadi penghubung bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.

Akademisi di Kalimantan Timur menilai kehadiran Jembatan Pulau Balang mengubah lanskap transportasi di Kalimantan terutama dibidang ekonomi. Dengan menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara, jembatan ini mengurangi biaya logistik dan transportasi antarprovinsi, terutama antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Namun, keberhasilan jembatan ini juga membawa sejumlah tantangan. Terutama pada dampak terhadap layanan angkutan penyeberangan yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi di wilayah tersebut. 

Peningkatan volume lalu lintas di sekitar jembatan dapat memicu kemacetan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian lalu lintas secara komprehensif dan membangun infrastruktur pendukung yang memadai.

Pembangunan infrastruktur ini juga membawa dampak lingkungan yang signifikan. Proyek Jembatan Pulau Balang, yang juga mencakup pembangunan jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan IKN, telah memutus koridor satwa alami yang menghubungkan hutan-hutan di kawasan tersebut. 

Bekantan, adalah salah satu satwa yang terancam akan kehilangan habitatnya jika koridor satwa tersebut putus. Darman dari Yayasan Konservasi Borneo telah merekomendasikan adanya buffer zone sebagai zona penyangga untuk memperkuat konektivitas antara hutan primer darat dan hutan pesisir. Namun, hingga kini, belum ada koridor alami yang diselamatkan. 

Pihaknya berharap pemerintah perlu serius dalam menindaklanjuti rekomendasi ini untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan satwa liar di kawasan tersebut. Jembatan Pulau Balang merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang telah lama dinantikan masyarakat Kalimantan. 

Pembangunan jembatan ini, yang dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Awang Faruk pada 2013, akhirnya rampung dan diresmikan pada 2024. Dengan nilai proyek mencapai 1,38 triliun, jembatan ini diharapkan memudahkan akses masyarakat dan logistik, serta memperkuat konektivitas koridor ekonomi Kalimantan.

Namun, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada mulusnya jalan dan kokohnya struktur jembatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan penghubung dari jembatan menuju kota-kota di sekitarnya, juga dibangun dengan baik. 

Selain itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengelola peningkatan volume lalu lintas dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kalau menurut saya, Jembatan Pulau Balang bukan hanya tentang penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga simbol dari visi besar untuk mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di Kalimantan Timur. 

Dengan persiapan dan perencanaan yang matang, jembatan ini dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana? 



Jembatan Pulau Balang Jadi Tonggak Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Kamis, 23 Maret 2023

AUKUS Subs Deal Draws Mixed Reactions in Region Baffled by ‘Indo-Pacific’ Label .lelemuku.com.jpg

CANBERRA, LELEMUKU.COM - Samoa’s leader knows the nation of some 200,000 people looms small on the world map, yet it disconcerted her that they’d been lumped into a region conjured up by American and Japanese officials – the “Indo-Pacific,” which stretches from the Indian Ocean to the U.S. West Coast.

The surreal artifice of this was one of the truth bombs dropped by Fiame Naomi Mataafa, Samoa’s prime minister, during a plain-talking speech and conversation at a Lowy Institute event in Canberra, the Australian capital, on Monday.

“Everyone talks to us about the ‘Indo-Pacific’ and I think there’s an assumption there that we know what they’re talking about, and actually we don’t. So we’re having to inform ourselves as best we can,” Fiame said.

“Given that we occupy a very large space of one of those oceans one might have thought that having some input from the Pacific islands might have been a good idea,” she said.

Fiame appeared at the think-tank’s event a week to the day that the United States, Australia and the United Kingdom announced details of the plan for the Australians to acquire nuclear-powered submarines to help America police the Indo-Pacific super region.

The so-called AUKUS security pact between Canberra, Washington and London is one of several moving parts grouped under the “Indo-Pacific,” the U.S. strategic concept of the moment that analysts say aims to contain China.

After several decades of rapid growth, the Asian superpower’s economy rivals the United States in size and it is rapidly building up its military arsenal.

Australia’s ambition to have its own nuclear-propelled submarines was first announced in late 2021 and provoked anxiety among some countries in Southeast Asia and the Pacific. Under the plans announced last week, Australia will buy up to five U.S. nuclear submarines from early next decade and also build its own using British and American technology.

Pacific island countries reacted to the latest details with a mixture of support, resignation and disquiet, reflecting diverse interests in the vast ocean region.

A spokesman for David Panuelo, president of the Federated States of Micronesia, said the U.S.-allied north Pacific country “trusts that AUKUS is in the region's security interests and trusts that Australia will continue to adhere to regional and international best practices on nuclear non-proliferation.”

The comments from Fiame, who also said she understood Australia’s reasons for acquiring nuclear submarines, underline the challenges for Pacific island nations at a time when their region is increasingly a focal point of the U.S.-China rivalry.

Some nations have benefited from China’s interest in the Pacific through aid and infrastructure, and they also hope to gain from renewed U.S. attention. At the same time, they are also being swept up by the agendas of large powers.

“We are faced with the perplexities of varying versions of the Indo-Pacific strategies,” said Fiame, Samoa’s first female prime minister.

“The underlying lack of understanding of the Pacific countries of how and when the two large ocean spaces morphed into the Indo-Pacific and the rationale behind the concept” is in part the fault of development partners, she said, referring to countries such as Australia, Japan, the United States and New Zealand.

In the Pacific, she added, “we feel our partners have fallen short of acknowledging the integrity of Pacific leadership and the responsibility they carry for every decision made as a collective and individually.”

According to the Observer Research Foundation, a think-tank based in New Delhi, the Indo-Pacific as a concept has its origins with a German scholar in the 1920s and was given prominence in recent times by a Japanese Prime Minister, Shinzo Abe, in a 2007 speech to India’s parliament.

The phrase “free and open Indo-Pacific” then began to appear in Japanese government statements and, by late last decade, was moving to the center of U.S. foreign policy.

The widespread adoption of the concept of a super region, the foundation said in a 2021 article, reflects the shift in global power to east from west. Its “seeming lack of rationality” shows that regional boundaries reflect political interests rather than geography or logic, the foundation said.

Worries about nukes

Since the 2021 announcement of AUKUS, officials from Australia, the United Kingdom and United States have worked to allay anxiety about the nuclear subs deal including emphasizing the submarines will not pack nuclear weapons.

A Pacific nation official, who did not want to be identified, told BenarNews that their government had received six face-to-face briefings about AUKUS as well as formal diplomatic communications.

Eleven Pacific island nations, as well as Australia and New Zealand, are signatories to the 1986 Rarotonga Treaty, which declared the South Pacific to be a nuclear-free zone.

The treaty was partly a response to the legacy of nuclear weapons testing in the Pacific. Between 1946 and 1966, the United States, France and the United Kingdom carried out some 300 nuclear detonations in the Pacific.

The foreign minister of Tuvalu, a group of low-lying atolls that are home to 12,000 people, directly criticized the AUKUS plan.

“The 2011 Fukushima disaster highlighted the danger of nuclear power to human health and the environment,” Foreign Minister Simon Kofe said on Twitter.

“As we discuss nuclear-powered submarines in the Pacific, we must also address concerns about increased militarization of the region,” he said in his tweet. It was responding directly to Australian Foreign Minister Penny Wong by encapsulating her own tweet applauding the nuclear subs agreement.

Justin Tkatchenko, Papua New Guinea’s minister of foreign affairs, did not directly comment on AUKUS when asked about the three-nation submarine deal at a press conference earlier this week.

Instead, he pointed out that Papua New Guinea was working toward ratifying the 1996 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.

“It’s now in NEC [National Executive Council] for final approval to go to the floor of parliament to be ratified so that Papua New Guinea is totally against any nuclear weapon in PNG or in the Pacific region,” he said. (Stephen Wright | BenarNews)

AUKUS Subs Deal Draws Mixed Reactions in Region Baffled by ‘Indo-Pacific’ Label

Kamis, 09 Februari 2023

Indonesian Forces search for NZ Pilot Taken Hostage by Papuan Separatist

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Indonesia’s military said Wednesday it was still searching for a New Zealand pilot who rebels took hostage in Papua after setting fire to his plane a day earlier, but that the five passengers they let go were safe.

The military also said it had safely evacuated from Paro, a district in Nduga regency, 15 workers who were building a health clinic but whom separatist rebels had threatened to kill.

“The joint [military-police] task force is still searching,” a local military commander, Brig. Gen. Juinta Omboh Sembiring, said about Philip Merthens, the 37-year-old pilot working for regional carrier Susi Air.

National police chief Gen. Listyo Sigit Prabowo said the five passengers on the plane had been brought to safety with the help of local people.

“[As] for the passengers, everyone is safe,” Listyo told reporters.

The West Papua National Liberation Army (TPNPB) had said in a statement Tuesday that it would not release Merthens “unless Indonesia sets us free from its colonization.”

On Wednesday, the Liberation Army said it would not release the pilot until Western countries stopped supporting Indonesia’s rule over Papua.

“The story isn’t over here,” Liberation Army spokesman Sebby Sambom said in a voice note sent to BenarNews.

“It will continue until countries like New Zealand, Australia, the United States, and Europe take responsibility for arming Indonesia and training them to kill us for 60 years.”

Meanwhile, Indonesian Armed Forces chief Admiral Yudo Margono cast doubts on claims that Mehrtens had been taken hostage, and said the pilot fled after his plane was attacked.

“There was no hostage-taking. He saved himself. We don’t know his whereabouts but we are searching for him,” Yudo told reporters.

Consular support had been given to the pilot’s family, the New Zealand government said in an email sent to BenarNews on Wednesday morning, declining to comment further.

‘Definitely traumatized’

Separately, 15 workers who were building a community health clinic in Nduga were transported by helicopter and underwent medical examinations in Kenyam, the main town in Nduga, according to Papua military commander Maj. Gen Saleh Mustafa.

Saleh said the workers were briefly held captive by the Liberation Army, but the rebel group’s spokesman, Sambom, called that “nonsense.”

“The TNI [military] and the police are only seeking legitimacy to carry out armed operations here. If we had really taken them hostage, we wouldn’t have released them,” Sambom told BenarNews.

Local military commander Brig. Sembiring said the leader of the Liberation Army in Nduga, Egianus Kogoya, had threatened to kill the workers if they did not leave Paro district.

“I think they are definitely traumatized, so we are now focusing on restoring their condition, both psychologically and physically,” Sembiring said in a statement.

Threats to civilians and airline crews had disrupted humanitarian work in Nduga, a regency in Papua’s central highlands, said Theofranus Litaay, an aide to President Joko “Jokowi” Widodo.

“The workers were building a much-needed health center, and the pilot is serving a government-subsidized route to support access for the community,” Litaay told BenarNews Wednesday.

“Police must conduct a thorough investigation and enforce the law against the perpetrators of this crime.”

Air transportation is vital in jungle-covered Papua, where road networks are limited.

Violence and tensions in Papua, a region that makes up the western half of New Guinea island, have intensified in recent years.

In July 2022, rebels killed 10 civilians, mostly traders from other parts of Indonesia, accusing them of being spies for government security forces.

It was the deadliest attack by insurgents in the region since 2018 when insurgents attacked workers who were building roads and bridges in Nduga, killing 20 people, including an Indonesian soldier. At the time, the TPNPB said those killed were not civilian workers, but soldiers from the army’s engineering detachment.

The attack prompted the government to send more troops to Papua.

The region has a history of human rights violations by Indonesian security forces and police. Papuan separatist rebels also have been accused of attacking civilians.

In 1963, Indonesian forces invaded Papua, a former Dutch colony like Indonesia, and annexed it.

In 1969, the United Nations sponsored a referendum where only about 1,000 people voted.

Despite accusations that the vote was a farce, the U.N. recognized the outcome, effectively endorsing Indonesia’s control over Papua. (Victor Mambor / Arie Firdaus | BenarNews)

Indonesian Forces search for NZ Pilot Taken Hostage by Papuan Separatist

Senin, 26 September 2022

Jokowi Asks All Citizens to Respect Legal Process for Eradicating Corruption.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - President Joko Widodo (Jokowi) said that the legal process at the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) must be respected by all parties because all citizens are equal before the law.

"In my opinion, all the legal processes at the KPK must respect, all are equal before the law, and I have also conveyed that everyone respects the call from the KPK," he said to reporters after sending humanitarian aid to Pakistan at Halim Perdanakusuma Airbase, Jakarta, on Monday, September 26, 2022.

This was said by Jokowi in response to the alleged corruption case of the Governor of Papua Lukas Enembe and also the alleged bribery case handling cases at the Supreme Court.

He also considered that it was important to continue to implement reforms in the legal sector in Indonesia. The President has ordered the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs to carry out this.

"I see there is a very important urgency to reform our legal field, and I have ordered the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs. Please ask the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs about this," he added. (Setpres)

Jokowi Asks All Citizens to Respect Legal Process for Eradicating Corruption

Indonesian Police Claim Explosion in Central Java Was Not an Acts of Terror.lelemuku.com.jpg

SEMARANG, LELEMUKU.COM - Central Java Police Chief, Inspector General Ahmad Luthfi, confirmed that the explosion that occurred near the Arumbara Police Dormitory on Larasati Street Number AA 12, Telukan Village, Grogol, Sukoharjo Regency, Central Java, Sunday, September 25, 2022, was not related to the action. terror.

For information, the explosion occurred at around 18.00 WIB. One person who is a member of the Solo Police, Bripka Digantara Pradipta Sukoco, was injured in the incident.

Ahmad Luthfi stated that from the results of the investigation of the crime scene or crime scene carried out by the Bomb Disposal Team, a black powder was found which was suspected to be the material for firecrackers.

"So, from the TKP conducted by the Jibom Team, we found two black powder plastic bags with a size of 1 ounce, 4 empty plastic wrappers, the rest, and firecracker wicks," he told the media crew during a press conference at the Grogol Police Office, Sukoharjo, Sunday.

Ahmad Luthfi confirmed that the incident occurred in an empty yard next to the police dormitory.

From the results of the development of a temporary investigation, Ahmad Luthfi said the package came from Indramayu and was ordered on April 22, 2021. The package was ordered from CV Mandiri Sujono Indramayu with a COD or cash-on-delivery system.

"The sender of the package, with the initials S, has now been secured at (Polres) Indramayu," he said.

The recipient of the package, with the initials A in the Klaten area, has also been arrested by the Solo Police.
Member Negligence

Ahmad Luthfi explained that the police officers who were victims in the incident were known to have conducted raids about a year ago, related to an online order package containing black powder which was suspected to be the material for the firecrackers.

From the information provided by CV Mandiri Sujono, it was stated that black powder was used as an ingredient to repel rats in the Klaten area.

"That is, I confirm that the explosion in our area in the Sukoharjo area does not have an element of terror. It is suspected that it was only the negligence of members that caused the material to explode," he said.

However, to confirm the alleged negligence of the member, Ahmad Luthfi said his team would conduct further investigations. This is considering the current condition of the victim who is still injured and being treated at the hospital.

"We can't confirm that he was negligent because the victim, in this case, a member, is still in a sick condition at the hospital. When it's time we will check," he said.

According to Ahmad Lutfi, the victim's condition was 70 percent burns and there were open wounds on his legs

"The victim suffered burns by 70 percent and on the leg, there was an open wound," he said.

Ahmad Luthfi ensured that the police would investigate the case further. (Septia Ryanthie | Tempo)

Indonesian Police Claim Explosion in Central Java Was Not an Acts of Terror

Jumat, 12 Agustus 2022

ASEAN Aid Promised in May 2022 has yet to Reach Myanmar’s Refugees

NAYPYIDAY, LELEMUKU.COM - Myanmar’s junta has yet to deliver humanitarian assistance pledged three months ago by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) for the country’s more than 1.2 million refugees of conflict who aid workers said are in dire need of food and medicine.

At a May 6 meeting in Cambodia’s capital Phnom Penh, the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance (AHA) agreed to deliver aid to Myanmar under the supervision of the military regime which would distribute it to those in need.

However, aid workers in northwest Myanmar’s Sagaing region told Radio Free Asia (RFA), an online affiliate of BenarNews, that as of Monday none of the promised aid had been delivered there or other regions with refugees in need, including Chin, Kayah and Kayin states.

“ASEAN’s help hasn’t made it to Sagaing yet,” said Thet Oo, who is assisting victims of conflict with the People-to-People Program in the region’s Yinmarbin and Salingyi townships.

“It’s been three months since their meeting, but nothing has come to Yinmarbin district at all.”

Thet Oo warned ASEAN not to trust the junta’s promises.

“The junta, which is terrorizing us, will never provide the aid or assistance they agreed to with ASEAN,” he said.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs announced on Aug. 3 that 866,000 people had joined the ranks of Myanmar’s refugees since the military’s Feb. 1, 2021, coup, bringing the total number to more than 1.2 million, or more than 2 percent of the country’s population of 54.4 million.

Of the new refugees, about 470,000 were forced to flee their homes in Sagaing, where clashes between junta troops and the armed opposition are among the deadliest and most frequent in the nation.

Thet Oo said his organization is struggling to provide assistance with only donations to rely on.

Meanwhile, the military is carrying out a scorched earth offensive in the region, conducting raids on villages and setting them on fire, and creating new refugees each day, he said.

In neighboring Chin state, where fierce fighting is also a daily occurrence, refugees are also facing severe shortages, aid workers told RFA.

“The need for food and medicine is still very great. There isn’t enough food in the mountains. No NGOs have yet come here,” said a spokesman for the Mindat Township Refugee Camps Management Committee speaking on condition of anonymity.

“Since the beginning, when we heard ASEAN would be providing assistance through the junta, we have been skeptical. It was clear that Chin state would not be included in the distribution program. Sure enough, no aid has reached the refugees in Mindat township to date.”

Repeated calls by RFA seeking comment from junta Deputy Information Minister Maj. Gen. Zaw Min Tun on the status of the ASEAN aid distribution went unanswered.

Agreement panned

ASEAN’s decision to deliver assistance to Myanmar’s refugees through the junta was slammed by the country’s shadow National Unity Government (NUG), as well as the Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive Party and Chin National Front ethnic parties as “unacceptable” in a joint statement on May 30.

The groups, which the junta says are terrorist organizations, were not extended an invitation by ASEAN to the May 6 meeting in Phnom Penh at the request of the military regime, nor was the U.N. secretary general’s special representative to Myanmar, Nolin Heza.

Win Myat Aye, NUG minister for Humanitarian Affairs and Disaster Management, told RFA this week that ASEAN’s plan to provide aid through the junta will not do anything for the people who are suffering the most in Myanmar.

“What ASEAN is doing … is impractical. It hasn’t been successful because it never reached those who really need it for more than three months now,” he said.

“NUG is now already working to meet the actual needs on the ground. We are working in cooperation with international organizations, so the information we act on will be true and we can provide the necessary help. … In order to be successful, we need to help with real action, not just words.”

Win Myat Aye noted that the NUG disaster ministry had been providing shelter and medicine to refugees since the coup.

Aid workers helping refugees in Chin, Kayah and Kayin states, as well as some townships in Sagaing and Magway regions, told RFA that even if the junta is working to deliver assistance from ASEAN, it only controls Myanmar’s cities and its administration is broken in rural areas.

KNU spokesman Pado Saw Tawney said that the junta is incapable of reaching all of the country’s refugees on its own.

“There are over a million [refugees] according to available statistics. But in fact, what we believe is that there may be 2 million or more,” he said.

“This situation has become a problem that cannot be solved internally. It requires cooperation with the international community. … That’s the bottom line. Nothing will happen if it is carried out by the junta alone.”

The U.N. humanitarian affairs office said in its statement on Aug. 3 that the security and humanitarian aid situations in Myanmar have worsened significantly as fighting continues throughout the country. The agency said efforts to deliver assistance to refugees have been hamstrung by military restrictions on the transportation of essential goods, including food and medical supplies.

Call for stronger measures

Reports of the worsening refugee situation in Myanmar came as the country’s opposition groups and analysts called on ASEAN to adopt stronger measures in its dealing with the junta following the bloc’s 55th Foreign Ministers’ Meeting in Phnom Penh from July 31 to Aug. 6.

During the gathering, most ASEAN member states criticized the junta for failing to implement the bloc’s agreements and for its July 25 execution of four democracy activists, including former student leader Ko Jimmy and a former lawmaker from Myanmar’s deposed National League for Democracy party.

However, the wording of a statement issued at the end of the meeting was toned down because of an objection from the Myanmar delegation. The decision regarding Myanmar will be taken at the annual ASEAN Summit in November after studying and evaluating the extent to which the bloc’s 2021 Consensus is implemented by the junta.

Kyaw Zaw, spokesman for the NUG presidential office, said it is no longer enough for ASEAN to simply make criticisms. Instead, he said, the bloc should undertake “practical measures,” noting that there is no resolution in sight for Myanmar’s political crisis more than 18 months after the takeover.

“The 5-Point Consensus (5PC) has been disregarded and is still being ignored and it has been almost a year and a half since the coup,” he said, referring to an agreement between the junta and ASEAN to end violence in Myanmar during an emergency in April 2021.

“We’re thankful that they expressed their concern and they said they condemn the Myanmar issue. But I’d like to reiterate that now is the time to talk less and take action more.”

Kyaw Zaw said he welcomed the ASEAN foreign ministers’ decisions not to allow high-ranking representatives of the junta to attend the bloc’s ministerial-level meetings in the future, set a precise time frame for the implementation of the ASEAN Consensus and to hold formal discussions with the NUG.

Zero implementation

Under the 5PC, the junta agreed to end to violence in the country, facilitate constructive dialogue among all parties, and allow the mediation of such talks by a special ASEAN envoy. The 5PC also calls for the provision of ASEAN-coordinated humanitarian assistance and a visit to Myanmar by an ASEAN delegation to meet with all parties.

Even regime leader Senior Gen. Min Aung Hlaing acknowledged that the junta had failed to hold up its end of the bargain on the consensus in a televised speech earlier this month in which he announced that the junta was extending by six months the state of emergency it declared following last year’s coup. He blamed the coronavirus pandemic and “political instability” for the failure and said he will implement “what we can” from the 5PC this year, provided it does not “jeopardize the country’s sovereignty.”

The junta’s failure to abide by the 5PC drew criticism last week from U.S. Secretary of State Antony Blinken, who told Voice of America’s Khmer service that if the agreement is not met, ASEAN should adopt new measures, including suspending Myanmar’s membership in the bloc.

Junta spokesman Zaw Min Tun did not immediately respond to request for comment on ASEAN’s criticism.

The junta’s Ministry of Foreign Affairs said in a statement that inviting a lower-level delegate from Myanmar to the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting and related meetings was a violation of the bloc’s charter.

Thein Tun Oo, executive director of the pro-military Thayninga Strategic Studies Institute, warned that ASEAN would become weaker if Myanmar were to be suspended.

“Currently, it’s not easy to suspend Myanmar straight away. But even if they were to make such a decision, Myanmar’s special interests would not be affected,” he said.

“We think ASEAN would become weakened and break up because of the [suspension.]”

Sai Kyi Zin Soe, a political analyst, said removing Myanmar from the bloc would only lower the pressure on the junta.

“ASEAN doesn’t have much leverage now. Expelling Myanmar would be the worst case scenario. It is within the bounds of what they can do, but I don’t think they will go that far,” he said.

“If they cut Myanmar off like that, it will be more difficult to engage ... so, it’s unlikely.”

ASEAN Special Envoy for Myanmar Prak Sokhonn is scheduled to make his third official visit to the country in September.

During his last visit in July, the envoy did not meet with any armed ethnic groups that are opposed to the junta’s coup, nor the NLD, which won Myanmar’s 2020 election in a landslide victory before being deposed in last year’s putsch.

Observers said Sokhonn’s failure to meet the opposition or other anti-junta stakeholders during his visit would only serve to legitimize military rule. (BenarNews)

ASEAN Aid Promised in May 2022 has yet to Reach Myanmar’s Refugees

Kamis, 14 Juli 2022

7000 Former Muslim Rebels in Mindanao Poised to become Philippine Police Officers.lelemuku.com.jpg

MANILA, LELEMUKU.COM - More than 7,000 former Muslim separatist rebels are a step closer to being recruited to the national police force that once hunted them in a volatile region of the southern Philippines, after they passed an entrance exam – the basic qualification for recruitment.

For Ryan Saavedra, a former Moro Islamic Liberation Front (MILF) foot soldier who took the test, making the cut brings him closer to his dream of securing a future for his young daughter, who belongs to a new generation that he hopes will no longer live in fear of war.

“Allahu Akbar, our prayer was heard by Allah. I never expected that I would pass the test,” said Saavedra, a wiry 36-year-old.

Born and reared in Sultan Kudarat, a town in southern Maguindanao province, Saavedra is a father to a 1-year-old daughter. He wants her to grow up to see him as a police officer instead of an enemy of the state.

“I want my daughter to be proud of her father and finish her studies so she could get a job in the future,” Saavedra told BenarNews.

He and other ex-guerrillas who passed the exam must now overcome two more hurdles – passing a screening and undergoing physical training – before they can be inducted as police officers serving the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), as part of a peace deal struck between Manila and MILF, the main rebel group here, in 2014.

The agreement stated that former members of MILF and the Moro National Liberation Front (MNLF) be given the opportunity for employment as law enforcers, said Mohd Asnin Pendatun, cabinet secretary for the autonomous region’s government.

“We are very grateful that we have a high passing rate for the qualifying exam and we are very happy because the sacrifice of our applicants has paid off,” he said in a statement. “We understand that the validation process of the application is meticulous because we have to ensure that applicants are legitimate MILF and MNLF members.”

As many as 7,145 ex-members of MILF and MNLF, out of the more than 11,000 people associated with those groups who sat for the National Police Commission’s “special qualifying eligibility examinations” in May, have passed, the Professional Regulation Commission said.

The results were vetted and released only this week, nearly two months after the first batch of former guerrillas sat for the exam.

Rashid Karon, another former MILF guerrilla in his 30s, said he enjoyed a special dinner with his family on Tuesday night after learning that he had passed.

“I am one step away from becoming a policeman,” he told BenarNews.

Like Saavedra and Karon, Abdul Hakim Gandarosa, 26, a resident of a village in Marawi City, thanked his family after he posted the highest score in the special examination with a grade of about 92.

In 2017, when he was 21 years old, Islamic State-linked militants ransacked Marawi in a failed attempt to turn the lakeshore city into its caliphate in Southeast Asia.

As with other young Muslims, Gandarosa said he was being recruited to be part of the IS faction, but refused.

The fighting in and around Marawi lasted five months before government forces broke the militant siege, leaving more than 1,000 IS fighters, police, soldiers and civilians dead.

Gandarosa said he wants to help prevent similar attacks in the future, if he eventually becomes a police officer.

“It would be hard, but I have to enforce the law,” he said. “And I will not hesitate to pull the trigger if my life is at risk.”

Pendatun, the BARMM cabinet secretary, said the government of the autonomous region would continue to help applicants in their efforts to be inducted into the national police force.

“This is just a testament that symbolized the partnership between the national and Bangsamoro governments for the peace process,” he said.

The MILF signed a peace agreement with the central government in 2014, ending its long-running separatist insurgency in the Mindanao region. The group split from the MNLF in 1978, while the latter signed a separate peace deal with Manila in 1996.

One of the conditions of the MILF-government peace deal was the integration of select fighters into the country’s police and military forces, subject to a rigorous selection process.

Apart from recruiting former militants into the Philippine National Police (PNP), the autonomous government is overseeing the disarming and decommissioning of weapons in the possession of 40,000 ex-fighters.

Under the process, each former combatant who turns in weapons is expected to receive a cash payment, including money for education.

But bringing former enemies into the fold isn’t sitting well with all members of the national police force.

Seven years ago, 44 police commandos were killed in a fierce firefight with the MILF in the southern town of Mamasapano. The dead officers were on a secret mission to capture or kill Zulkifli bin Hir (also known as Marwan), one of Southeast Asia’s most wanted militants at the time.

The commandos hunted down and killed Marwan, but they became trapped in a firefight with the MILF guerrillas who believed they were being attacked by enemy forces. The debacle was described as the biggest single-day combat loss for the government in recent memory.

The fighting set back the peace process, and it was only after Rodrigo Duterte succeeded Benigno Aquino III as president that Congress passed a law giving autonomy to the areas in the south controlled by MILF. (Mark Navales\ Jeoffrey Maitem| BenarNews)

7000 Former Muslim Rebels in Mindanao Poised to Police Officers

Langganan: Komentar ( Atom )